Struktur Organisasi Dan Kelembagaan Sosial

A.  STRUKTUR ORGANISASI

B.  LEMABAGA KEMASYARAKATAN

 1. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

          Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi. Dengan demikian maka haruslah ada sebuah lembaga legelasi desa dan yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa.

            Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Terhadap Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Hal di atas sesuai dengan penjelasan pada Pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa : “Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. 

            Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

           Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

           Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah “self governing society” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula.

           Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Namun berdasarkan hasil observasi pra penelitian di lapangan, peneliti menemukan fenomena bahwa tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis dirasakan belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut : 

1.    Pengakuan terhadap keanekaragaman masyarakat sebagai hal yang wajar masih kurang.

2.    Belum adanya suatu jaminan untuk terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah.

2. PKK 

          Beberapa Tim penggerak PKK Desa atau Kelurahan mempunyai tugas membantu pemerintah desa atay lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

          Sebagai Tim penggerak PKK Desa/Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelasksanaan program kerja

2. Menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.

3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

4. Memberi penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK di Dusun/Lingkungan RW , RT agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.

5. Menggali,menggerakkan,dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.

7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan

8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada tim penggerak PKK kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun tim penggerak PKK setempat

9. Melaksanakan tertib administrasi dan mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim penggerak PKK setempat.

3. RUKUN TETANGGA (RT) dan RUKUN WARGA (RW)

       RT dan RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah , RT dan RW dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan keamanan,ketertiban dan kerukunan hidup antar warga 

2. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat 

4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

4. KARANG TARUNA

        Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi  berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi oleh generasi muda baik itu yang bersifat preventif,rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

        Karang taruna dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.

2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.

3. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif terpadu dan terarah serta berkesinambungan.

4. Penyelenggara kegiatan pengambangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

5. Penanaman pengertian memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda

6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif ,edukatif ,ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

8. Penyelenggara rujukan ,pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

9. Penguatan sistem jaringan komunikasi , kerjasama , informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.

10. Penyelenggara usaha - usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual

11. Pengembangan kreatifitas remaja , pencegahan kenakalan , penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja dan

12. Penanggulangan masalah - masalah sosial baik secara preventif , rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat-obat terlarang bagi remaja.